Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (2024)

1. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020tentangPerubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

3. Peraturan MenPAN RBNomor 1 Tahun 2023tentang Jabatan Fungsional

4. Peraturan MenPAN RBNomor 11 Tahun 2023tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

5. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023tentangtentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023tentangPetunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

PERATURAN YANG TELAH DICABUT:

1. Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022tentangPedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

2. Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

4. Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentangPedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

5. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-10/PB/2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. eJafung dapat diakses pada laman https://e-jafung.kemenkeu.go.id.
2. User dIGIT, adalah User yang digunakan pada aplikasiperbendaharaan seperti SPRINT, SIMASPATEN, DIGIPAY, dll
3. Jafung, adalah role user pejabat fungsionalyang digunakan untuk akses eJafung secara personal
4. Penugasan, adalah penunjukan sebagai Pengelola APBN oleh KPA melalui Surat Keputusan
5. Admin Satker, adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada unit instansi tempat Jafung ditugaskan. Digunakan untuk untuk membuat user calon pejabat Fungsional dan verifikasi usulan calon pejabat Fungsional
6. Admin K/L, adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada Kementerian/ Lembaga.Digunakan untuk untukmelakukan verifikasi usulan calon pejabat Fungsional yang dikirim oleh Admin Satker danmeneruskan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb
7. Pejabat Pengusul, adalah role jafung yang memiliki kewenangan mengusulkan DUPAK ke tim Penilai.
8. Untuk mendukung tampilan optimal, gunakan skala 80-90% pada e-Jafung, dengan cara klik CTRL –(CTRL dan MIINUS)
9. Role admin satker dan pejabat fungsional tidak diperkenakan dirangkap pada1 user

Berikut 20 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, antara lain:

20 Hasil kerja tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, meliputi:

1. analisis rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. analisis kebutuhan penyedia barang/jasa;

3. analisis klasifikasi kegiatan wakelola dan/atau non swakelola;

4. analisis langkah-langkah rencana pengendalian perikatan;

5. analisis efisiensi pembayaran;

6. analisis efektivitas pembayaran;

7. analisis transaparasi pembayaran;

8. analisis keterbukaan pembayaran;

9. analisis bersaing pembayaran;

10. analisis penolakan SPP;

11. analisis penolakan SPM;

12. analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;

13. analisis revolving uang persediaan;

14. dokumen sumber transaksi keuangan;

15. berita acara Hasil Rekonsiliasi;

16. dokumen/Data Laporan Keuangan;

17. Laporan Keuangan;

18. kertas kerja monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan;

19. ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada Laporan Keuangan; dan

20. kertas kerja penatausahaan dokumen tingkat lanjutan;

1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html